MEDAN– Daeng M Faqih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) periode 2018-2021 dalam Muktamar IDI ke-29 di Medan.

Dalam muktamar, Daeng mendapat perolehan suara tertinggi sebanyak 476 suara. Daeng bersaing ketat dengan Slamet Budiarto yang meraih 354 suara, Pranawa 60 suara, dan Nasser 21 suara. “Jabatan ini amanah dan pasti punya beban bagi saya, karena banyak tugas dan permasalahan dokter yang harus diselesaikan. Tugas banyak dan lumayan berat,“ katanya, kepada wartawan di Medan, Minggu (22/11).

Daeng mengatakan, ada beberapa hal yang akan dilakukan saat memimpin nanti, di antaranya memperjuangkan sistem pendidikan kedokteran yang terkesan komersial. Padahal, setelah dinyatakan lulus dari pendidikan kedokteran, seorang dokter ini masuk ranah praktik yang sangat sosial. Dia menambahkan, sistem rumenerasi dokter di Medan menimbulkan persoalan di lapangan karena sering tidak jelas antara hak dan kewajiban.

Seharusnya dengan kewajiban para dokter yang cukup tinggi harus mendapatkan hak yang sesuai. “Sampai saat ini standar reward belum ada, kurang sesuai. Hak dan kewajiban harus seimbang. Itulah yang harus kita suarakan. Jika pendidikan kedokteran seperti di Kuba mendapat perhatian dari pemerintah tentu tidak masalah dalam menjalankan sosial,“ katanya.

Seorang peserta Muktamar IDI Nasional dari Sibolga, Marsip Sarumpaet mengharap, dengan terpilihnya Daeng M Faqih sebagai Ketua Umum PB IDI periode 2018-2021 bisa memberikan kemajuan terhadap dokter di Indonesia. Para dokter lebih kuat dan seluruh program yang disusun dilaksana dengan baik.

“Ketua PB IDI harus berani melawan kebijakan pemerintahan jika bertentangan dengan kondisi dokter di Indonesia. Pasalnya masih banyak kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan para dokter dalam menjalankan profesi, khususnya dokter masa depan,“ katanya. Lebih lanjut, Marsip menegaskan jangan sampai untuk mendapatkan profesi dokter yang mandiri ada oknum yang memanfatkannya.

(sumber : Tribun Medan)

SHARE